Jagad media sosial baru-baru ini digegerkan oleh sebuah video viral yang merekam amukan histeris dari keluarga pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cibabat, Cimahi. Pria tersebut meluapkan kekecewaannya pasca meninggalnya sang istri, menuding adanya dugaan keterlambatan dan perlakuan diskriminatif, khususnya bagi pasien pengguna layanan BPJS. Kejadian ini sontak memantik sorotan tajam publik terhadap standar Skandal Pelayanan di rumah sakit milik daerah.
Pihak keluarga, yang diwakili oleh suami pasien, menuduh bahwa istrinya tidak mendapatkan penanganan serius yang memadai, bahkan setelah berulang kali meminta tindakan medis vital. Suami pasien menyebut bahwa istrinya yang menderita radang usus dan tumor jinak hanya diberikan obat dan suntikan. Ia merasa ada kelalaian medis atau setidaknya keterlambatan penanganan yang fatal, memicu rasa ketidakadilan saat menghadapi situasi kritis tersebut.
Menanggapi video viral yang menyebar luas tersebut, manajemen RSUD Cibabat segera merilis klarifikasi resmi. Direktur Utama RSUD Cibabat dengan tegas membantah adanya tuduhan kelalaian medis. Mereka menjelaskan bahwa seluruh proses penanganan pasien telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol gawat darurat yang berlaku. Pernyataan ini bertujuan meredam isu yang berkembang di masyarakat.
Menurut kronologi versi RSUD Cibabat, pasien dirujuk pada 27 Juni 2025 dan langsung ditangani tim medis di IGD. Saat kondisi pasien memburuk pada 29 Juni 2025, tim medis segera melakukan tindakan penyelamatan, termasuk Resusitasi Jantung Paru (RJP), yang menunjukkan kesigapan mereka. Pihak rumah sakit menyatakan memahami emosi keluarga, namun menegaskan bahwa dugaan kelalaian medis tidak sesuai dengan fakta klinis yang mereka miliki.
Buntut dari Skandal Pelayanan ini berujung pada reaksi keras dari Pemerintah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memerintahkan audit klinis menyeluruh terhadap manajemen dan sistem pelayanan di RSUD Cibabat. Audit ini penting untuk mendapatkan gambaran utuh dan objektif, sekaligus menentukan apakah benar ada pelanggaran prosedur atau kelalaian medis di lapangan.
Wali Kota Cimahi menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi evaluasi besar bagi seluruh jajaran rumah sakit. Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem, peningkatan infrastruktur, dan komitmen pelayanan yang setara bagi seluruh pasien, tanpa memandang status kepesertaan BPJS atau pasien umum. Tujuannya adalah menghilangkan anggapan adanya Skandal Pelayanan yang membeda-bedakan pasien berdasarkan fasilitas yang digunakan.
Untuk memastikan transparansi, RSUD Cibabat menyatakan siap membuka ruang dialog dan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk keluarga pasien. Komitmen ini menunjukkan upaya serius rumah sakit untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik yang sempat tergerus oleh video viral tersebut. Kasus ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan keluarga pasien.